PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
1.
Pendapatan
Nasional
Pendapatan nasional dapat diartikan
sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Sukirno,
2008, p36). Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana
Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi
yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu
(Sukirno, 2008, hal: 36).
Meskipun
demikian, pendapatan Nasional secara spesifik merupakan jumlah pendapatan yang
diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa
dalam tahun tertentu (Sukirno Sadono, 2008: 36).
Ada
beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain:
a. Produk Domestik
Bruto (PDB)
Produk domestik bruto (Gross Domestic
Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan
oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama
satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara
yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang
belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP
dianggap bersifat bruto/kotor atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang
diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, hal : 6),
meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga
negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.
b. Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional
Bruto (Gross National Product) atau
PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk
suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak
termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara
tersebut atau disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan
nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor
produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan
oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung
produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan
di dalam negara tersebut (Sukirno, 2008,
hal : 35).
RUMUS untuk menghitung GNP
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
c.
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National
Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal
(sering pula disebut replacement). Replacement adalah penggantian barang
modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi
umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
RUMUS menghitung NNP
NNP = GNP – Penyusutan
NNP = GNP – Penyusutan
d. Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang
diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat
diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak
langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti
pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain.
RUMUS :
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
e. Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan
balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan
nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi
para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.
Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi
dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada
pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam
perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
RUMUS:
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan sosial + Pajak perseorangan )
f. Pendapatan yang
siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan
yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan
selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari
personal income (PI) dikurangi dengan
pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
RUMUS:
DI = PI – Pajak langsung
DI = PI – Pajak langsung
- · Manfaat pendapatan Nasional :
1.
Menilai
prestasi ekonomi suatu bangsa
2.
Menilai
perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu
3.
Membandingkan
perekonomian dengan negara lain
4.
Menerangkan
struktur perekonomian negara
5.
Mengetahui
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
- Pendapatan Nasional tahun
1997-1999
Sektor nonmigas mengalami kontraksi
sebesar 14,8%, yang berarti memberikan sumbangan sebesar -13,6% kepada
kontraksi ekonomi nasional. Sementara itu, sektor migas juga mengalami
kontraksi, terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dunia dan turunnya
harga minyak di pasar internasional. Sektor bangunan merupakan sektor yang
mengalami kontraksi terdalam. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih
mengalami ekspansi, pada tahun 1998 sektor ini mengalami kontraksi sebesar
39,7%. Terpuruknya sektor ini terutama disebabkan oleh melonjaknya harga bahan
bangunan, menurunnya permintaan pasar, besarnya beban utang para pengembang dan
kontraktor, serta terputusnya jalur kredit dari sektor perbankan.
Dari
grafik diatas menunjukan bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang
signifikan pada tahun 1998 dan mengalami kenaikan pada tahun 1999
3. Grafik Pendapatan Nasional
tahun 2010-2014
Dari data data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2000-2014 di Indonesia yang paling besar terdapat pada sektor industri pengolahan, lalu disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, selanjutnya diikuti sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan yang terakhir adalah sektor listrik, gas dan air brersih.
- Perekonomian Indonesia tahun
2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga
berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta
atau US$3,377.1.
- Ekonomi Indonesia tahun 2015
tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah sebesar 5,38 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan
IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04
persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu
masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II)
dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52
persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan
IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83
persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami
kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan
Ekspor neto.
- Struktur ekonomi Indonesia
secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa
dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi
terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen,
diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan
8,15 persen.
Perekonomian
Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan
usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 5,08%. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan
usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,53% dan Jasa lainnya
sebesar 8,08%.
Struktur
Perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga
lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolaha (20,29%); Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan (13,52%) dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda
Motor (13,29%).
Bila dilihat
dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, Industri
Pengolahan memiliki sumberpertumbuhan tertinggi sebesar 0,92%, diikuti
Konstruksi sebesar 0,64%, dan Pertanian sebesar 0,53%.
2.Pertumbuhan Ekonomi
Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan
jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak
barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan
kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini
memiliki tiga komponen yaitu :
a.
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus
menerus persediaan barang;
b.
Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan
derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada
penduduk; dan
c.
Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang
kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan
dapat dimanfaatkan secara tepat.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi
peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.
Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka
pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus
dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan
jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan
pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara
seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan
penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah
garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat
penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar
peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi
dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan
pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga
harus disertai dengan program pembangunan sosial.
3.
Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi
atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang
dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur
tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.
Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang
diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian
terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor
ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan
sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang
tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.
·
Struktur
ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan empat macam sudut tinjauan
yaitu:
1. Tinjauan
makro-sektoral
Sebuah
perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial),
atau niaga (commercial), tergantung
pada sektor produksi apa/ mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang
bersangkutan.
2. Tinjauan
keruangan (spasial)
Suatu
perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur
kekotaan/modern. Hal itu bergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya
yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah
perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif modern yang mewarnainya.
3. Tinjauan
penyelenggaraan kenegaraan
Suatu
perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau
borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama
dalam perekonomian yang bersangkutan.
4. Tinjauan
birokrasi pengambilan keputusannya
Dengan sudut
tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang
desentralistis.
Struktur ekonomi
Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur
etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan
tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai
pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian
berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui
GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dlam
perekonomian Nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar