SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

                Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

                 Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

A. Sebelum Kemerdekaan

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

        1. Pendudukan Belanda

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan  kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda,  sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk  mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain  meliputi :

           1.      .Hak mencetak uang

          2.      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

          3.      Hak menyatakan perang dan damai

          4.      Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

         5.      Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia  Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara  telah dikuasai VOC.

Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang  dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas   komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan  hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte  leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak   hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga   menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya   pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk,  pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi  peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang   memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

     2.  Pendudukan Inggris (1811-1816)

 Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad  diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan     memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk  dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari   negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang  berkembang di Eropa, antara lain :

          1.  Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang                           menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak                          produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan                      ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat                      kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India
               sudah surplus (melebihi permintaan).

         2.   Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas                            pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam                        menyerap hasil produksi.

         3.   The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga                     dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
            

                    Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit                     dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma
          seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

          a.       Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal                           uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

          b.      Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

          c.       Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak                     mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

  3. Pendudukan Jepang

 Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer. Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

    

        Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua                   hal, yaitu:
             1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
             2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.  

Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, pemerintah Jepang berpegang pada  tiga prinsip utama. Pertama, mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada. Ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah selatan. Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

   a) Romusha 
Karena daerah pendudukan sangat luas maka, Jepang memerlukan tenaga yang banyak  untuk membangun sarana pertahanan. Tenaga untuk mengerjakan semua itu, diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Kurang lebih 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian.

              

                Kebijaksanaan yang dilakukan Jepang bidang ekonomi di Jawa adalah :

                1). Peningkatan produksi padi 
                Keadaan beras di Jawa tahun 1942 sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu produksi         padi perlu ditingkatkan. Dalam rangka itu Jepang merencanakan penambahan areal tanah. Cara menambah areal tanah ini adalah pertama dengan dengan membuka tanah baru terutama bekas perkebunan tanah lainya yang belum pernah ditanami. Kedua disamping itu Jepang yang memeperkenalkan teknik penanamam padi yang baru,

                2). Wajib serah padi 
Pada masa pendudukan Jepang, Jawa ditetapkan sebagai pemasok beras pulau-pulau diluar Jawa serta untuk keperluan medan pertempuran di medan pertempuran di pasifik selatan. Beras didatangkan dari Jawa semakin memiliki arti yang sangat penting karena semasa perang membutuhkan kebutuhan bahan makanan banyak. Oleh karena itu, Jepang berkeinginan untuk memperolah beras dari Jawa sehingga kebijakan mereka  ditujukan untuk  memaksimalkan produksi dan pengumpulan beras.

        
        b) Hal-hal yang Diberlakukan dalam Sistem Pengaturan Ekonomi Pemerintah Jepang

              1. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber                      daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang.

              2. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran                yang sangat berat.

              3. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah s                   sendiri dan menunjang kegiatan perang).

            c)     Usaha Jepang dalam Menguasai dan Mendapatkan Sumber-Sumber Bahan Mentah

      Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bamentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam dua tahap : 

a                       1. Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik                           pemerintah Hindia Belanda.

                          2. Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi

                              kebutuhan perang.

Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.       Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.      Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.       Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

B. ORDE LAMA

     1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
 Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI  menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.                

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar  mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak  bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara  kosong.N Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain : Program Pinjaman Nasional    dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Ø Surachman dengan persetujuan  BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

 Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakanØ kontak  dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera  dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperolehØ kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah- masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948Ø >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinyamengenai usaha swasembada pangan denganØ beberapa petunjuk pelaksanaan yang  praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik   (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

     2) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

 Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusah pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

         Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

 a.       Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950,                             untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun

 b.    Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan                 pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c.       Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951                     lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi

d.      Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak                   Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan                                 pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan- latihan
        pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-
        usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha
         pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk  mendapatkan
        bantuan kredit dari pemerintah

  e.       Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-                      Belanda.

   3) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

        Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem               demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme             (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan                           membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan                       ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil         pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia antara
         lain :

 a.       Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai
            berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000
           menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

  b.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis                  Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan                      stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-                          baranga naik 40

   c.       Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp                          1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat                      uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali                          lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini                            malah meningkatkan angka inflasi.

                           Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah arena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem  demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur  (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

C. ORDE BARU

             Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas tama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan euangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak       dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Setelah       melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang ampur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada eori-teori Keynesian.

                 Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun  1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan  indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB   dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

                   Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan

                    pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

D. REFORMASI

      Perkiraan Perkembangan Moneter dan Keuangan Tahun 1999

                   Dengan terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya suku bunga serta munculnya tanda positif membaiknya kegiatan ekonomi akhir-akhir ini, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan akan terus menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan dalam tahun 1999 produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh pada kisaran –2% hingga 0%. Untuk tahun fiskal 1999/2000 laju pertumbuhan PDB diperkirakan akan menunjukkan angka positif.

                     Hingga akhir tahun 1999 tekanan inflasi diperkirakan masih akan tetap rendah.         Secara tahunan laju inflasi diperkirakan akan mencapai kisaran 10% hingga 13%.                     Perkembangan berbagai faktor baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran belum         menunjukkan indikasi terjadinya ketidakseimbangan yang dapat meningkatkan tekanan-       tekanan kenaikan harga. Dari sisi eksternal, hal tersebut didukung pula oleh perkiraan           rendahnya laju inflasi dunia dan harga barang-barang impor yang cenderung menurun.

                      Perkembangan permintaan agregat diperkirakan masih relatif lemah sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan juga akan tetap rendah. Sumber pertumbuhan masih akan bertumpu pada konsumsi dan investasi pemerintah sehingga defisit fiskal diperkirakan akan mencapai 3,7% dari PDB. Sebaliknya kegiatan investasi sektor swasta diperkirakan baru akan sedikit meningkat setelah semester II tahun 1999. Sementara itu, permintaan lu ar negeri bersih diperkirakan memberikan sumbangan negatif terhadap pembentukan PDB. Hal ini sejalan dengan perkiraan masih lemahnya ekspor, khususnya non migas, sementara impor diperkirakan mulai meningkat.

      Program Rakyat yang dilakukan :

      1.      Ekonomi Rakyat
Dalam rangka melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkesinambungan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38/1999 untuk membentuk P.T Permodalan Nasional Madani yang kegiatannya meliputi jasa pembiayaan dan manajemen, penyelenggaraan pemberian kredit sesuai program pemerintah serta kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Penyertaan modal negara pada P.T PNM saat pendiriannya adalah sebesar Rp300 miliar sebagai kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN 1998/1999.

      2.      JPS (Jaringan Pengaman Sosial)

                a.       Program Ketahanan Pangan

                b.      Program Padat karya

                c.       Program Perlindugan Sosial